Perencanaan Perkotaan

Pengantar Perencanaan Perkotaan

A. Esensi Perencanaan Perkotaan

        Kota merupakan suatu tempat dimana terjadinya konsentrasi penduduk dengan berbagai macam aktivitasnya baik itu sosial, ekonomi, budaya, pemerintahan, dan sebagainya dimana tempat itu terdapat jumlah penduduk yang sangat tinggi tetapi ruang atau wilayahnya terbatas. Perencanaan kota mengacu pada pengertian perencanaan secara umum sebagai proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini yang menjadi domainnya sektor publik, yang dalam skala spasial objeknya adalah kota atau kawasan perkotaan. Pertumbuhan perkotaan pada hakikatnya disebabkan oleh pertambahan penduduk baik secara alamiah maupun migrasi serta perubahan dan perkembangan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat kota.

         Perencanaan kota pada dasarnya intervensi (campur tangan) terhadap perkembangan kawasan perkotaan yang berlangsunng pesat seiring pertumbuhan penduduk. Perencanaan Kota merupakan perencanaan fisik yang terpadu, karena perencanaan kota mempunyai aspek yang sangat kompleks menyangkut aspek sosial-budaya, ekonomi, dan politik dalam satu kesatuan wilayah fisik (ruang kota). Perencanaan kota memiliki urgensi untuk dapat menyelesaikan persoalan, Perencanaan kota juga memiliki urgensi untuk menata struktur dan relasi sosial masyarakat karena berbeda dengan masyarakat perdesaan yang cenderung homogeny, masyarakat perkotaan terdiri atas berbagai macam kelas dan etnis (heterogen). Dalam hal ini, perencanaan kota juga memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas sosial.

 B. Permasalahan Perkotaan

            Dengan pemusatan atau konsentrasi penduduk yang sangat tinggi dibandingkan dengan wilayah sekitarnya menyebabkan berbagai permasalahan seperti kepadatan penduduk, kepadatan lalu lintas, kepadatan ruang kerja dan sebagainya. Adanya berbagai permasalahan di dalam pembangunan kota-kota di Indonesia, khususnya kota-kota menengah dan kota besar, terutama diakibatkan kurang dilibatkannya masyarakat di dalam proses pembangunan kota-kota dimaksud, sejak proses awal yaitu dari tahap perencanaan. Akibatnya hasil pembangunan di kota-kota menengah dan besar di Indonesia cenderung mengarah untuk menampung kebutuhan sebagian kecil kelompok masyarakat, yang rata-rata berpenghasilan tinggi dan menengah.

            Sebagian besar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tidak tertampung aspirasinya, pada perencanaan pembangunan kota dan perencanaan pembangunan kawasan. Kota-kota menengah dan besar di Indonesia saat ini menyajikan kondisi dilematik. Di satu sisi pertumbuhan dan pembangunan kota cukup pesat, namun di sisi lain mengakibatkan masyarakat berpenghasilan rendah tersingkir dan semakin miskin (marginal-society). Terjadinya kontradiksi ini akhirnya sering menimbulkan konflik sosial yang mengarah kepada pengrusakan sarana-prasarana fisik perkotaan dan sendi-sendi sosial antar kelompok masyarakat yang sebelumnya sudah cukup kuat dan terpelihara dengan baik.

            Dengan berbagai permasalahan yang kompleks, kota tetap memiliki daya tarik sendiri. Hal ini karena persepsi masyarakat desa bahwa kota dianggap lebih menjanjikan dalam hal lapangan pekerjaan. Selain itu, kota dianggap menjanjikan dalam hal pendapatan sehingga terjadi urbanisasi yang menimbulkan kemacatetan lalu lintas, padahal sektor perangkutan merupakan sektor kunci dalam perkembangan perkotaan. Implikasi pertumbuhan kota juga dapat menyebabkan penyediaan sarana dan prasarana lainnya juga tidak mampu mengimbangi kebutuhan yang terus meningkat.

C. Lingkup Perencanaan Perkotaan

            Perencanaan fisik tidak akan dapat memperbaiki kondisi kehidupan di kota, jika tidak dipadukan dengan perencanaan sosial dan ekonomi dalam hubungan dengan lingkungannya. Perpaduan ini harus dilakukan daam lingkup yang luas, mencakup kota bersangkutan dengan wilayah sekitarnya. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan yang berskala luas dan menyeluruh.

            Perencanaan perkotaan mencakup tiga lingkup perencanaan yaitu perencanaan sosial (social planning), perencanaan ekonomi (economic planning), dan perencanaan fisik (physical planning).

®      Perencanaan sosial : perencanaan pembangunan yang berorientasi dan bermotivasi kepada segi - segi kehidupan masyarakat.

o   Rencana pengembangan wilayah

o   Rencana kependudukan dan keluarga berencana

o   Perencanaan kelembagaan

o   Perencanaan pengembangan keagamaan

o   Perencanaan pengembangan politik

®      Perencanaan ekonomi : perencanaan pembangunan yang berorientasi dan bermotivasi kepada pengembangan perekonomian

o   Rencana pengembangan produksi

o   Rencana pengembangan perkapita, regional, dan nasional

o   Rencana pengembangan lapangan kerja

o   Rencana distribusi konsumsi

o   Rencana pengembagan perangkutan dan perhubungan

o   Rencana moneter

®      Perencanaan fisik : perencanaan pembagunan yang berorientasi dan bermotivasi kepada aspek fisik untuk dapat mengefisiensikan dan mengefektifkan pemmanfaatan ruang dan sumber daya.

o   Perencanaan tata ruang yang berwawasan luas

o   Perencanaan tata guna lahan

o   Perencanaan prasarana dan sarana fisik

Perencanaan sosial merupakan landasan bagi perencanaan ekonomi demikian pula sebaliknya perencanaan ekonomi perlu dilandaskan kepada rencana pengembangan sosial. Perencanaan fisik tidak dapat dikembangkan tanpa ditunjang oleh rencana pengembangan sosial dan ekonomi. Contoh produk keterkaitan antara produk perencanaan fisik berdasarkan subtansi perencanaan sosial dan ekonomi adalah rencana tata ruang permukiman transmigrasi.

            Perencanaan perkotaan  pada hakekatnya akan menyangkut suatu lingkup pemikiran yang menyangkut berbagai fase kehidupan. Keterkaitan ini akan membentuk suatu kerangka pemikiran dari suatu susunan unsur-unsur yang kompleks. Di dalam hal ini akan terkait tiga unsur yatu :

1. Unsur pelaku (acting elements)
2. Unsur-unsur kegiatan (functional elements)
3. Unsur-unsur penghubung (communicating elements)

            Jadi bagi perencana perkotaan (city planner) pengertian dan tanggap azas keterkaitan ini akan merupakan hal yang sangat penting. Sebagai suatu gambaran maka dapat dilihat bahwa suatu lingkungan permukiman apakah itu di wilayah pedesaan, terlebih lagi di wilayah perkotaan akan mengandung ke tiga unsur pokok itu yang diwujudkan dalam bentuk berbagai kegiatan seperti perumahan, tempat kerja, pusat pelayanan, tempat hiburan dan lain-lain. Ditambah lagi dengan sejumlah penduduk yang tersebar dalam berbagai lokasi yang berkepentingan dengan unsur-unsur kegiatan tersebut. Antara unsur kegiatan dan unsur penduduk ini dihubungkan oleh unsur-unsur penghubung seperti jaringan jalan dan sarana pengangkutannya.

D. Keterkaitan Perencanaan Perkotaan dan Perencanaan Pedesaan

            Ditinjau dari lingkupnya, isu pembangunan perkotaan dibedakan menjadi dua yaitu lingkup eksternal dan internal kota. Lingkup eksternal kota dapat diartikan sebagai keterkaitan kota dengan kota - kota lainnya termasuk keterkaitan dengan pedesaan. Permasalahan eksternal timbul karena pembangunan di wilayah nasional pada dasarnya berlangsung di wilayah perkotaan dan pedesaan. Pembangunan perkotaan dan pedesaan seyogyanya saling terkait membentuk suatu sistem pembangunan wilayah nasional yang strategis. Namun hal ini belum sepenuhnya terjadi di Indonesia karena peran kota sebagai motor penggerak belum berjalan baik.

            Perencanaan perkotaan dan pedesaan harus integral, komprehensif, strategis karena mencakup berbagai macam aspek seperti sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain tetapi meskipun begitu harus ada prioritas dan memperhatikan daerah lain. Kota sebagai pusat tempat pemusatan penduduk serta pusat kegiatan ekonomi diharapkan dapat berperan sebagai pusat pertumbuhan serta merangsang perkembangan ekonomi bagi wilayah pedesaan di sekitarnya. Dengan demikian mutlak kota harus berfungsi secara efisien, untuk itu dibutuhkan perencanaan kota yang efektif. Sehingga, dalam perencanaan kota selalu harus diperhatikan keserasian hubungan kota dengan wilayah pedesaan di sekitarnya. Misalnya : Untuk mengatasi banjir yang ada di Kota Jakarta harus memperhatikan daerah-daerah penyangga yang ada disekitarnya sehingga perencanaan harus bersifat komprehensif.

            Perencanaan pembangunan kota yang efektif diperlukan guna menghindarkan:

·         Perkembangan kota secara acak yang pada gilirannya menimbulkan kesemrawutan

·         Penggunaan lahan yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengancam kelestarian lingkungan

·         Penyediaan fasilitas pelayanan dan infrastrutur yang mahal dan tidak efisien

Spekulasi tanah yang dapat mengakibatkan pelipatgandaan biaya pembangunan.

E. Tantangan Pembangunan Perkotaan di Indonesia

            Indonesia seperti halnya negara-negara dunia ketiga lainnya sedang mengalami pertumbuhan perkotaan yang pesat. Ditinjau dari laju pertumbuhannya, laju petumbuhan penduduk perkotaan menunjukkan angka yang sangat pesat dibandingkan dengan laju pertumbuhan total. Berkaitan dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, beberapa isu atau tantangan yang dihadapi pemerintah kota antara lain isu globalisasi, urbanisasi, kemiskinan, dan lingkungan kota. Tingkat kepentingan atau kedalaman isu-isu ini sangat terkait pada karakteristik atau tipologi kota serta konteksnya.

o   Globalisasi

Dengan kemajuan teknologi, globalisasi telah merambah ke seluruh dunia tidak hanya di tingkat regional, tapi juga ke tingkat lokal. Globalisasi telah merangsang terjadinya interaksi antar kota sebagai elemen kunci dalam ekonomi global, tidak hanya secara nasional tapi juga internasional. Sebaliknya telah juga menciptakan kompetisi atar kota. Oleh sebab itu, menjadi tantangan bagi pemerintah kota untuk membawa kotanya agar berdaya saing tapi juga menjadi bagian dari keterkaitan dengan kota lainnya.

o   Urbanisasi

Terkait dengan masalah urbanisasi dilihat dari aspek fisik antara lain meluasnya wilayah perkotaan terutama di kawasan pinggiran (fringe areas) menimbulkan terjadinya urban sprawl; dan terjadinya pengintegrasian kota-kota yang lebih kecil di sekitar kota inti akibat meluasnya perkembangan fisik kota. Implikasi urbanisasi yang paling mendesak adalah : (1) Penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai (2) Penyediaan perumahan pemukiman yang layak; dan (3) Penyediaan sarana prasarana serta pelayanan dasar yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan terjangkau.

o   Kemiskinan Perkotaan

Akibat urbanisasi adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin di kawasan perkotaan dan ini merupakan masalah krusial yang dihadapi hampir semua kota di Indonesia. Indikasi kemiskinan perkotaan, antara lain : Banyaknya penduduk kota yang tinggal di permukiman liar dan kumuh, serta sangat terbatasnya akses penduduk pada pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi.

o   Kualitas lingkungan hidup perkotaan

Masalah yang terkait dengan kualitas hidup masyarakat kota meliputi:

(1) Aspek fisik seperti kualitas air, udara, tanah

(2) kondisi lingkungan perumahan pemukiman

(3) Ketersediaan sarana dan prasarana serta pelayanan kota lainnya

(4) Aspek sosial, budaya, dan ekonomi

(5) Jaminan perlindungan hukum dan keamanan dalam melaksanakan kehidupannya.

Dalam menghadapi tantangan pembangunan perkotaan ini, terdapat asumsi bahwa seharusnya pemerintah melakukan intervensi untuk mengatur dan mengendalikan situasi ini. Pada umumnya pemerintah telah menerapkan pandangan bahwa mereka harus mengendalikan proses pertumbuhan perkotaan. Pemerintah telah mengadopsi kebijakan-kebijakan tertentu hingga tuntas, tetapi hanya sedikit yang berhasil. Kebijakan yang dapat diarahkan untuk mempengaruhi pola distribusi penduduk diantaranya:

·         pengendalian lokasi industri

·         insentif pinjaman dan perpajakan bagi investasi di kawasan pedesaan

·         subsidi kesempatan kerja

·         pengembagan pusat-pusat pertumbuhan baru

            Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan model atau penetuan pola perencanaan kota di Indoonesia seharusnya mencakup hal berikut :

o   Jumah dan laju pertumbuhan kota yang akan menentukan kompleksitas permasalahan serta fokus perencanaan.

o   Struktur dan basis perekonomian yang akan mnenentukan fokus perencanaan serta aspek yang perlu mendapat perhatian

o   Keadaan perkembangan sosial dan struktur organisasi masyarakat yang akan menentukan model perencanaan yang sesuai

o   Status administratif kota yang akan menentukan pola, model perencanana serta strategi pelaksanaannya.

F. Permasalahan dalam Praktik Perencanaan Kota di Indonesia

Perencanaan Kota di Indonesia yang merupakan bagian dari proses penataan ruang kota, tidak terlepas dari pemanfaatan ruang sebagai implementasi rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai kegiatan untuk menjaga kesesuaian antara recana tata ruang dengan pemanfaatan ruang. Dalam praktek perencanaan tata ruang kota di Indonesia, seringkali terjadi benturan antara perencanaan tata ruang kota dengan berbagai kecenderungan yang menyertai perkembangan kota. Isu straegis dalam perencanaan tata ruang kota adalah bagaimana mengefektifkan rencana tata ruang agar dapat mendorong petumbuhan ekonomi kota sesuai dengan fungsi dan peranannya secara regional. Jika dilihat, permasalahan dalam perencanaan praktik perencanaan kota di Indonesia, secara umum menyangkut tiga hal, yaitu :

(1) Permasalahan teknis penyusunan rencanan tata ruang

            Dalam banyak kasus banyak produk rencana tata ruang kota tidak dapat diimpleentasikan karena secara kualitas tidak atau kurang memadai karena keterbatasan pada proses teknis penyusunannya baik dalam hal sumber daya manusia/dukungan tenaga ahli, waktu dan dana. Selain itu dalam proses penyusunan seringkali tidak melibatkan seluruh stakeholder dan dalam prosedur teknis perencanaan tata ruang kota, dalam hal pengumpulan data tidak dapat dipenuhi sehingga mempengaruhi hasilnya.

(2) Ketidakefektifan rencana tata ruang

            Masalah ketidakefektifan rencana tata ruang terjadi karena rencana tata ruang sering dianggap sebagai barang mewah, rencana tata ruang kota tidak dapat dioperasionalkan, dan rencana tata ruang vs lingkungan atau sistem yang lebih luas.

(3) Perbedaan pola pikir atau persepsi tentang tata ruang

     Perbedaan pola pikir atau persepsi tentang rencana tata ruang (antar pihak terkait) sering kali menjadi penyebab timbulnya harapan yang berlebihan terhadap rencana tata ruang kota. Dalam kaitan ini pola pikir tentang rencana tata ruang kota perlu disamakan persepsinya.

Permasalahan khusus dalam penataan ruang atau pembangunan kota terkait konsep penataan ruang yang tanggap terhadap dinamika pembangunan kota. Dalam hal ini perlu pemahaman terhadap aspek -aspek permasalahan spesifik yang mempengaruhi perwujutan dan pemanfaatan ruang kota sesuai dengan rencana yang ditetapkan, yang meliputi lima aspek yaitu manajemen lahan, lingkungan hidup perkotaan, prasarana perkotaan, pembiayaan dan investasi, serta kerja sama pemerintah swasta dan masyarakat.